Sejarah Kabupaten Kepahiang

setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948,Kepahiang tetap menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang

Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke II, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua dibumihanguskan.
Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang
Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan
sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang.
Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali
Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong.

 Zaman dahulu, Kepahiang adalah jajahan kolonial Belanda.Pada masa itu, kota Kepahiang dikenal sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong.Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang,hingga kemudian Jepang menjajah selama 3,5 tahun , kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi kabupaten Rejang Lebong. 

      Pada Tahun 1948, terjadi agresi militer Belanda ke 2. Maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara belanda ke pusat pemerintahan dan pusat perlawanan ini, Seluruh fasilitas yang ada semua di bumi hanguskan.Tahun 1949 Pemerintahan kabupaten Rejang lebong Berada dipengasingan hutan.

     Pada waktu penyerahan Kedaulatan dari belanda Ke RI maka pemerintahan Rejang lebong tidak lagi bisa kembali ke kepahiang karena seluruh fasilitas sudah dibumi hanguskan. Maka seluruh staff menumpang di kota curup yang masih ada bagunan pesanggrahan (sekarang GOR Curup).

     Tahun 1956 Curup ditetapkan sebagi ibukota kabupaten rejang lebong dan Sejak itu kepahiang menjadi salah satu kecamatannya.Para tokoh masyarakat kepahiang pernah memperjuangkan kepahiang menjadi Kota Administratif, tapi tidak berhasil.Dengan dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 1999, maka terbukalah peluang kepahiang untuk menjadi kabupaten.

    Sejak januari 2000 para tokoh dan segenap komponen masyarakat kepahiang bersepakat untuk memperjuangkan kepahiang menjadi kabupaten. Sebagai realisasi maka dibentuklah Badan Perjuangan dengan istilah Panitia Persiapan kabupaten kepahiang (PPKK).

     Akhirnya dengan kesunguhan dan perjuangan Kepahiang resmi menjadi Kabupaten pada tanggal 7 januari 2004, yang diresmikan oleh Mendagri di Jakarta Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten lebong dan Kabupaten kepahiang Di Propinsi bengkulu.

Daftar pustaka: http://kepahiyang.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-kepahiang.html
https://www.kepahiangkab.go.id/index.php/profil-daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-istilah-mabuk-kepayang-buah-kluwek-kabupaten-kepahiang.html
http://serbabengkulu.blogspot.co.id/2008/12/sejarah-kabupaten-kepahiang.html